Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat Depkumham) adalah salah satu departemen dalam pemerintahan Indonesia yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM. Departemen ini dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada tahun 2006 dijabat oleh Dr. Hamid Awaluddin, S.H..

Daftar isi

[sunting] Fungsi

  1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang hukum dan HAM;
  2. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
  5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

[sunting] Struktural

  1. Sekretariat Jenderal
  2. Inspektorat Jenderal
  3. Direktorat Jenderal Imigrasi
  4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
  5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
  6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
  7. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia
  8. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  9. Badan Penelitian & Pengembangan Hak Asasi Manusia
  10. Badan Pembinaan Hukum Nasional

[sunting] Lihat Juga

  1. Akademi Imigrasi / AIM
  2. Akademi Ilmu Pemasyarakatan / AKIP

[sunting] Pranala luar



 
Departemen dan Kementerian Negara Republik Indonesia
Bendera Indonesia

Kementerian Koordinator: Politik, Hukum dan Keamanan | Perekonomian | Kesejahteraan Rakyat
Departemen: Dalam Negeri | Luar Negeri | Pertahanan | Hukum dan HAM | Keuangan | ESDM | Perindustrian | Perdagangan | Pertanian | Kehutanan | Perhubungan | Kelautan dan Perikanan | Nakertrans | PU | Kesehatan | Diknas | Sosial | Agama | Budpar | Kominfo
Kementerian Negara: Ristek | Koperasi dan UKM | LH | Pemberdayaan Perempuan | PAN | PPDT | Perencanaan Pembangunan Nasional | BUMN | Perumahan Rakyat | Pemuda dan Olahraga
Setingkat Menteri: Sekretariat Negara | Sekretariat Kabinet | Kejaksaan RI