Wikipedia map_bmswiki https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Kaca_Utama MediaWiki 1.47.0-wmf.3 first-letter Médhia Mirunggan Parembugan Naraguna Parembugan Naraguna Wikipedia Parembugan Wikipedia Barkas Parembugan Barkas MédhiaWiki Parembugan MédhiaWiki Cithakan Parembugan Cithakan Pitulung Parembugan Pitulung Kategori Parembugan Kategori TimedText TimedText talk Modhul Parembugan Modhul Acara Pembicaraan Acara 0 3267 222320 222319 2026-05-24T12:18:37Z Rachmat04 6976 Reverted 1 edit by [[Special:Contributions/~2026-30803-79|~2026-30803-79]] ([[User talk:~2026-30803-79|talk]]) 222320 wikitext text/x-wiki {{Terjemahna}} {{Infobox Jabatan Politik |jabatan = Presiden |lembaga = Republik Indonesia |insignia = Indonesian Presidential Seal gold.svg |ukuraninsignia = 100px |keteranganinsignia = Lambang Presiden Republik Indonesia |departemen = |namaasli = |imagesize = 125px |alt = |incumbent = [[Prabowo Subianto]] |incumbentsince = 20 Oktober 2024 |gelar = |kediaman = [[Istana Negara]]<br />[[Istana Merdeka]]<br />[[Istana Bogor]]<br />[[Istana Cipanas]]<br />[[Gedung Agung]]<br />[[Istana Tampaksiring]]<br/>[[Istana Garuda]] |tempo = 5 tahun, seuwise teyeng dipilih maning tapi mung sepisan thok |dibentuk = 18 Agustus 1945 |pertama = [[Sukarno]] |website = [http://www.presidenri.go.id/ www.presidenri.go.id] }} {{Politik Indonesia}} {{kanggo|daftar Wakil Presiden Indonesia|Daftar Wakil Presiden Indonesia}} == Wewenang, kewajiban, dan hak == Wewenang, kewajiban, dan hak antara lain: * Memegang kekuasaan Pemrintahan menurut UUD * Memegang kekuasaan yang tertinggi atas [[TNI Angkatan Darat|Angkatan Darat]], [[TNI Angkatan Laut|Angkatan Laut]], dan [[TNI Angkatan Udara|Angkatan Udara]] * Mengajukan Rancangan [[Undang-Undang]] kepada [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. * Menetapkan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang]] (dalam kegentingan yang memaksa) * Menetapkan [[Peraturan Pemerintah]] * Mengangkat dan memberhentikan [[Kementerian Negara Republik Indonesia|menteri-menteri]] * Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR * Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR * Menyatakan keadaan bahaya. * Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR * Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. * Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]] * Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR * Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU * Meresmikan anggota [[Badan Pemeriksa Keuangan]] yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan [[Dewan Perwakilan Daerah]] * Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh [[Komisi Yudisial]] dan disetujui DPR * Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung * Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. == Pemilihan == Menurut [[Perubahan Ketiga UUD 1945|Perubahan Ketiga]] [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|UUD 1945]] Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui [[Pemilihan umum di Indonesia|Pemilihan Umum]] Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]]. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun [[Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004|2004]]. Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. === Pemilihan Wakil Presiden yang lowong === Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 calon Wapres kepada MPR. Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Wapres. === Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lowong === Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, maka partai politik (atau gabungan partai politik) yang pasangan Calon Presiden/Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres sebelumnya, mengusulkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden kepada MPR. Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. == Pelantikan == Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : ''"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."'' Janji Presiden (Wakil Presiden) : ''"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."'' == Pemberhentian == {{utama|Pemakzulan}} Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh [[DPR]]. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada [[Mahkamah Konstitusi]], jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR.<ref>Pasal 83 ayat (2) UU MK</ref> dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut. == Deleng uga == {{wikisource|Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi}} * [[Kementerian Indonesia]] * [[Daftar kabinet Indonesia]] * [[Daftar Perdana Menteri Indonesia]] * [[Daftar Presiden Indonesia]] * [[Daftar Wakil Presiden Indonesia]] * [[Sejarah Lembaga Kepresidenan Indonesia]] * [[Tim Dokter Kepresidenan Republik Indonesia|Tim Dokter Kepresidenan RI]] == Referensi == {{reflist}} == Pranala jaba == * {{id}} [https://web.archive.org/web/20120211145321/http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/home/ Situs Kepustakaan Presiden-presiden Republik Indonesia] {{Presiden Indonesia}} {{Topik Indonesia}} <!-- [[Image:Presiden1.jpg|centre|150px|Presiden Indonesia]] -------------- {|border=0 cellpadding=2 cellspacing=2 width=98% |- | |'''Jeneng''' |'''Awal Jabatan''' |'''Akhir Jabatan''' |'''Partai''' |- bgcolor=#DDEEFF |1 |Ir. [[Soekarno]] |17 Agustus 1945 |12 Maret 1967 |[[Partai Nasional Indonesia]] |- bgcolor=#FFFFDD |2 |[[Jenderal|Jen.]] ([[Purnawirawan|Purn.]]) [[Soeharto]] |12 Maret 1967 |21 Mei 1998 |[[Golkar]] |- bgcolor=#FFFFDD |3 |Prof. Dr. Dipl. Ing. [[B.J. Habibie|Baharuddin Jusuf Habibie]] |21 Mei 1998 |20 Oktober 1999 |[[Golkar]] |- bgcolor=#DDFFDD |4 |[[K.H. Abdurrahman Wahid]] |20 Oktober 1999 |23 Juli 2001 |[[Partai Kebangkitan Bangsa]] (PKB) |- bgcolor=#FFE8E8 |5 |[[Megawati Soekarnoputri]] |23 Juli 2001 |20 Oktober 2004 |[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] (PDI-P) |- bgcolor=#DDEEFF |6 |[[Susilo Bambang Yudhoyono]] |20 Oktober 2004 |(2009) |[[Partai Demokrat]] (PD) |} ''Catetan'': * Soeharto lengser sekang jabatan presiden tanggal 21 Mei 1998 merga ana gerakan [[Reformasi Total]]. * Abdurrahman Wahid lengser taun 2001 merga mandate dicabut [[MPR]] liwat [[Sidang Istimewa MPR]] sing mandan kontroversial. == Liyane == *[[Pemimpin Indonesia]] *[[Wakil Presiden Indonesia]] *[[Kabinet Indonesia]] *[[Daftar Presiden Indonesia versi liya]] {{Rintisan}} --> {{politik-stub}} {{indo-stub}} [[Kategori:Indonesia]] [[Kategori:Jabatan di pemerintahan Indonesia]] [[Kategori:Pemerintah Indonesia]] [[Kategori:Presiden Indonesia| {{PAGENAME}}]] [[Kategori:Presiden]] cobckwsnwxxivhqcpurxa9tcclhtjng 0 10827 222321 222318 2026-05-24T12:18:45Z Rachmat04 6976 Restored revision 222072 by [[Special:Contributions/Henri Aja|Henri Aja]] ([[User talk:Henri Aja|talk]]) 222321 wikitext text/x-wiki {{Terjemahna}} {{kanggo|artikel mengenai lembaga kepresidenan Indonesia|presiden Indonesia}} {{Politik Indonesia}} {{intro daftar pemimpin|Presiden|Indonesia}}. Presiden Republik Indonesia kuwe pemegang kekuasaan tertinggi nang [[Indonesia]]. Lembaga kepresidenan Indonesia dibentuk pada [[1945]] nang [[Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] (BPUPKI). Pada tanggal [[18 Agustus]] [[1945]], [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] (PPKI), milih [[Sukarno]] dadi presiden pertama Indonesia. {| class="wikitable" cellspacing=0 style="text-align:center; border-collapse: collapse" |- style="background:#cccccc" !align="left" width="35"|# !colspan="2" width="160"|Presiden !align="center" width="140" |Mulai menjabat !align="center" width="140" |Selesai menjabat !width="140"|Partai !width="150"|Wakil Presiden !width="35"|Periode |- |align="center" rowspan ="7"|1 |align="center"|[[Soekarno|Ir. Soekarno]] |align="center"|[[Barkas:Soekarno.jpg|100px]] |align="center"|[[18 Agustus]] [[1945]] |align="center"|[[19 Desember]] [[1948]] |align="center"|[[Partai Nasional Indonesia|PNI]] |align="center"|[[Mohammad Hatta]] |align="center" rowspan="9"|1 |- |align="center"|[[Syafruddin Prawiranegara]]<br /><small>''(Ketua [[Pemerintahan Darurat Republik Indonesia|PDRI]])''</small><ref>[[Pemerintahan Darurat Republik Indonesia|PDRI]] dibentuk setelah ibukota [[Yogyakarta]] jatuh ke tangan [[Belanda]] akibat [[Agresi Militer Belanda II|agresi militer]]. Pembentukan PDRI sendiri sebenarnya memang diamanatkan dalam telegram yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden [[Mohammad Hatta]] kepada Syafruddin, walaupun telegram itu tidak pernah sampai ke tangannya.</ref> |align="center"|[[Barkas:Sjafrudin prawiranegara.jpg|100px]] |align="center"|[[19 Desember]] [[1948]] |align="center"|[[13 Juli]] [[1949]] |align="center"|<small>'''''Nonpartisan'''''</small> |align="center"|<small>'''''Lowong'''''</small> |- |align="center" colspan="2"|Ir. [[Soekarno]] |align="center"|[[13 Juli]] [[1949]] |align="center"|[[27 Desember]] [[1949]] |align="center"|[[Partai Nasional Indonesia|PNI]] |align="center"|[[Mohammad Hatta]] |- |align="center" colspan="2"|[[Soekarno]]<br /><small>''(Presiden [[Republik Indonesia Serikat|RIS]])''</small><ref name="RIS">Berdasarkan hasil [[Konferensi Meja Bundar]], Indonesia menjadi [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS) di mana Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Karena Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka Assaat diangkat sebagai "Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia". Jabatan ini berakhir ketika RIS kembali ke bentuk negara kesatuan (Republik Indonesia).</ref> |align="center" rowspan="2"|[[27 Desember]] [[1949]] |align="center" rowspan="2"|[[15 Agustus]] [[1950]] |align="center"|[[Partai Nasional Indonesia|PNI]] |align="center" rowspan="2"|<small>'''''Lowong'''''</small> |- |align="center"|[[Assaat]]<br /><small>''(Pemangku Sementara<br />Jabatan Presiden RI)''</small><ref name=RIS /> |align="center"|[[Barkas:Assaat PYO.jpg|100px]] |align="center"|<small>'''''Nonpartisan'''''</small> |- |align="center" rowspan="2" colspan="2"|[[Soekarno]] |align="center"|[[15 Agustus]] [[1950]] |align="center"|[[1 Desember]] [[1956]] |align="center" rowspan="2"|[[Partai Nasional Indonesia|PNI]] |align="center"|[[Mohammad Hatta]] |- |align="center"|[[1 Desember]] [[1956]] |align="center"|[[22 Februari]] [[1967]] |align="center" rowspan="3"|<small>'''''Lowong'''''</small> |- |align="center" rowspan="8" bgcolor=#FFFF99|2 |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Soeharto]]<br /><small>''(Pejabat Presiden)''</small><ref>[[Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat|Tap MPRS]] Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno" dikeluarkan pada tanggal [[12 Maret]] [[1967]], tetapi berlaku surut sejak [[22 Februari]] [[1967]].</ref> |align="center" rowspan="8" bgcolor=#FFFF99|[[Barkas:President Suharto, 1993.jpg|100px]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[22 Februari]] [[1967]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[27 Maret]] [[1968]] |align="center" rowspan="8" bgcolor=#FFFF99|[[Golongan Karya|Golongan karya]] |- |align="center" rowspan="7" bgcolor=#FFFF99|[[Soeharto]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[27 Maret]] [[1968]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[24 Maret]] [[1973]] |- |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[24 Maret]] [[1973]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[23 Maret]] [[1978]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Hamengkubuwana IX]] |align="center"|2 |- |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[23 Maret]] [[1978]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[11 Maret]] [[1983]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Adam Malik]] |align="center"|3 |- |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[11 Maret]] [[1983]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[11 Maret]] [[1988]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Umar Wirahadikusumah]] |align="center"|4 |- |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[11 Maret]] [[1988]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[11 Maret]] [[1993]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Soedharmono]] |align="center"|5 |- |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[11 Maret]] [[1993]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[10 Maret]] [[1998]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Try Sutrisno]] |align="center"|6 |- |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[10 Maret]] [[1998]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[21 Mei]] [[1998]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Bacharuddin Jusuf Habibie]] |align="center" rowspan="2"|7 |- |align="center" bgcolor=#FFFF99|3 |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Bacharuddin Jusuf Habibie]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Barkas:Bacharuddin Jusuf Habibie official portrait.jpg|100px]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[21 Mei]] [[1998]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[20 Oktober]] [[1999]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Golongan Karya|Golkar]] |align="center"|<small>'''''Lowong'''''</small> |- |align="center" bgcolor=#CCFF99|4 |align="center" bgcolor=#CCFF99|[[Abdurrahman Wahid]] |align="center" bgcolor=#CCFF99|[[Barkas:President Abdurrahman Wahid - Indonesia.jpg|100px]] |align="center" bgcolor=#CCFF99|[[20 Oktober]] [[1999]] |align="center" bgcolor=#CCFF99|[[23 Juli]] [[2001]] |align="center" bgcolor=#CCFF99|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] |align="center" bgcolor=#FFE8E8|[[Megawati Soekarnoputri]] |align="center"|8 |- |align="center" bgcolor=#FFE8E8|5 |align="center" bgcolor=#FFE8E8|[[Megawati Soekarnoputri]] |align="center" bgcolor=#FFE8E8|[[Barkas:Vice President Megawati Sukarnoputri - Indonesia.jpg|100px]] |align="center" bgcolor=#FFE8E8|[[23 Juli]] [[2001]] |align="center" bgcolor=#FFE8E8|[[20 Oktober]] [[2004]] |align="center" bgcolor=#FFE8E8|[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDIP]] |align="center" bgcolor=#66FF99|[[Hamzah Haz]] |align="center"|9 |- |align="center" rowspan="2" bgcolor=#B0CEFF|6 |align="center" rowspan="2" bgcolor=#B0CEFF|[[Susilo Bambang Yudhoyono]] |align="center" rowspan="2" bgcolor=#B0CEFF|[[Barkas:Susilo Bambang Yudhoyono official presidential portrait 2009.jpg|100px]] |align="center" bgcolor=#B0CEFF|[[20 Oktober]] [[2004]] |align="center" bgcolor=#B0CEFF|[[20 Oktober]] [[2009]] |align="center" rowspan="2" bgcolor=#B0CEFF|[[Partai Demokrat]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Jusuf Kalla]] |align="center"|10 |- |align="center" bgcolor=#B0CEFF|[[20 Oktober]] [[2009]] |align="center" bgcolor=#B0CEFF|[[20 Oktober]] [[2014]] |align="center"|[[Boediono]] |align="center"|11 |- |align="center" rowspan="2" bgcolor=#FFE8E8|7 |align="center" rowspan="2" bgcolor=#FFE8E8|[[Joko Widodo]] |align="center" rowspan="2" bgcolor=#FFE8E8|[[Barkas:Joko Widodo 2019 official portrait.jpg|100px]] |align="center" bgcolor=#FFE8E8|[[20 Oktober]] [[2014]] |align="center" bgcolor=#FFE8E8|[[20 Oktober]] [[2019]] |align="center" rowspan="2" bgcolor=#FFE8E8|[[:id:Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan|PDIP]] |align="center" bgcolor=#FFFF99|[[Jusuf Kalla]] |align="center"|12 |- |align="center" bgcolor=#FFE8E8|[[20 Oktober]] [[2019]] |align="center" bgcolor=#FFE8E8|<small>'''''[[20 Oktober]] [[2024]]'''''</small> |align="center"|[[Ma'ruf Amin]] |align="center"|13 |- |8 |[[:id:Prabowo_Subianto|Prabowo Subianto]] |[[Barkas:Prabowo Subianto, Candidate for Indonesia's President in 2024.jpg|pus|jmpl|195x195px]] |20 Oktober 2024 |20 Oktober 2029 |[[:id:Partai_Gerakan_Indonesia_Raya|Partai Gerindra]] |[[:id:Gibran_Rakabuming_Raka|Gibran Rakabuming Raka]] |14 |} ;Legenda Partai Gerindra<div style="-moz-column-count:2; -webkit-column-count:3; column-count:3; text-align:left; padding:0.2em;"> {{legend|#F5F5F5|Non-partisan|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#FFFF99|[[Golkar]]|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#CCFF99|[[Partai Kebangkitan Bangsa]]|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#FFB6B6|[[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]]|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#66FF99|[[Partai Persatuan Pembangunan]]|border=1px solid #AAAAAA}} {{legend|#73C2FB|[[Partai Demokrat (Indonesia)|Partai Demokrat]]|border=1px solid #AAAAAA}} </div> == Catatan kaki == {{PemimpinIndonesia}} {{reflist}} == Referensi == * [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|UUD 1945]] ** [[Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Perubahan I UUD 1945]] ** [[Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Perubahan II UUD 1945]] ** [[Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Perubahan III UUD 1945]] ** [[Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Perubahan IV UUD 1945]] * [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia|UUDS 1950]] * [[Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat|Ketetapan MPRS dan MPR]] * Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1949 * [[s:Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950|Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950]] * Setneg (1997) ''30 Tahun Indonesia Merdeka''. Edisi 3. Jakarta: Setneg * Setneg (1997) ''40 Tahun Indonesia Merdeka''. Edisi 2. Jakarta: Setneg * Setneg (1997) ''50 Tahun Indonesia Merdeka''. Jakarta: Setneg {{daftar pemimpin negara|jabatan=Presiden|negara=Indonesia|tokoh=y|lihat= * [[Daftar kabinet Indonesia]] }} * [[Sejarah Lembaga Kepresidenan Indonesia]] == Pranala luar == * [http://www.presidenri.go.id/ Situs Resmi Presiden Republik Indonesia] {{Presiden Indonesia}} {{Topik Indonesia}} {{pp}} [[Kategori:Indonesia]] [[Kategori:Tokoh]] [[Kategori:Presiden Indonesia| ]] [[Kategori:Sejarah Indonesia]] cr48m9va086jdiudnwycz1ryjfbfbkc