Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah undang-undang baru bagi provinsi Aceh sebagai pengganti Undang-Undang Otonami Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006.

Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:

[sunting] Pranala luar