Pengguna:Gani Rachman
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Radio Komunitas Jawa Barat tentang Dewan Penyiaran Komunitas
Konsep Dewan Penyiaran Komunitas, dimaksudkan, sebagai bentuk upaya untuk me-manage diri sendiri, dan yang jelas sebagai pembuktian bahaw konsep tersebut bisa digunakan segai self regulation bagi lembaga Penyiaran Komunitas.] adapun yang di maksud dengan Dewan Penyiaran Komunitas adalah: DEWAN PENYIARAN KOMUNITAS (DPK)
Tugas dan Fungsi DPK
Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengarahan terhadap penyelenggaraan kegiatan penyiaran di Radio Komunitas.
Memberikan pembinaan dan pangarahan terhadap Radio Komunitas Menentukan kebijakan umum materi mengenai materi penyiaran Radio komunitas sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi komunitas Membentuk Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas Mengawasi pelaksanaan penyiaran komunitas Meminta masukan kepada komunitas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan penyiaran komunitas. .Membantu menciptakan lapangan usaha bagi Radio Komunitas untuk menutupi kebutuhan biaya operasional. Membantu memecahkan permasalahan atau konflik yang dihadapi oleh Radio Komunitas.
Syarat terpilihnya mereka
Syaratnya adalah mereka mau berkonsentrasi dan membantu Rakom dengan itikad yang baik, dan sadar betul bahwa Rakom tersebut sebagai alat informasi warga sekitarnya. dan hal ini pun selama tidak bertentangan dengan aturan main mereka, baik BPPKnya maun yang lainnya.
Siapa saja yang akan masuk DPK ?
Dewan Penyiaran Komunitas yan merupakan perwakilan-perwakilan dari berbagai kelompok yang ada. Mereka adalah orang yang di percaya. sudah mengenal mereka cukup lama, baik kepribadiannya, keperdulian terhadap persoalan-persoalan warga, kejujuran, serta kemampuannya.
Dewan Penyiaran Komunitas memang sudah semestinya mencerminkan kelompok-kelompok yang ada di warga. Kelompok-kelompok warga itulah, melalui para perwakilannya, yang kemudian akan mengisi Dewan Penyiaran Komunitas. Maka Radio Komunitas perlu mengenali dan mendaftar kelompok-kelompok yang ada tersebut.
Kegiatan memetakan kelompok-kelompok warga ini tidak hanya untuk menjajaki orang-orang yang akan menjadi calon DPK. Kegiatan ini juga untuk memetakan gambaran umum kebutuhan kelompok-kelompok terhadap informasi sekaligus untuk mengajakserta perwakilan-perwakilan kelompok warga terlibat menjadi tim pembentukan DPK. Siapa sajakah mereka? diantaranya adalah ;
Kelompok-kelompok warga berdasarkan jenis pekerjaan tertentu yang menjadi mata pencaharian utama warga. seperti pekerjaan-pekerjaan utama warga di lingkungan komunitas di desa “A” serta desa tetangga di lingkungan kecamatan sebagian besar warga bekerja sebagai petani, sebagian lagi menjadi peternak, pedagang, dan tukang ojek.
Kelompok-kelompok warga berdasarkan minat atau hobi yang berkembang di sebagian besar warga. Termasuk di dalamnya adalah pengurus radio yang ada di lingkungan komunitas dan dikelola oleh warga. seperti di salah satu desa memiliki kelompok sepak bola dan kesenian tradisional. Di dalam kelompok hobi dan minat termasuk juga adalah radio yang ada di lingkungan komunitas dan dikelola oleh warga. dan juga tidak lupa mendaftar warga lainnya yang dianggap berpengaruh untuk bidang keradioan.
Kelompok-kelompok warga berdasarkan usia. bisa menggolongkannya ke dalam kelompok orang-orang tua dan anak-anak muda. Anak-anak muda di “desa saya” dan sekitarnya biasanya bergabung dalam kelompok-kelompok hobi. Memang ada organisasi formal di setiap desa untuk anak-anak muda, yaitu karang taruna. Namun, organisasi pemuda ini kurang berkembang dan hanya berkegiatan saat perayaan 17 Agustus saja.
Kelompok-kelompok warga berdasarkan perwakilan desa. mungkin berapa Desa di lingkungan, Atau ada berapa RW di lingkungan Kelurahan, Kecamatan. baru kemudian mendaftar nama-nama warga yang dinilai dapat mewakili desanya berdasarkan masukan dari warga lainnya.
Tidak lupa juga kelompok-kelompok warga berdasarkan jenis kelamin, seperti kaum perempuan yang aktif di PKK barangkali, Karena hal ini sering terabaikan, terutama pada perempuan atau kaum ibu. baru kemudian mendaftar nama-nama kaum ibu berdasarkan kelompok pekerjaan, hobi dan minat, perwakilan desa, dan jenis kelamin.
Kelompok-kelompok warga yang ada di lingkungan komunitas serta nama dan identitas warga yang bisa mewakili masing-masing kelompok tersebut
Mekanisme Pemilihan. Biasanya mekanisme pemilihan pengurus DPK diserahkan kepada masyarakatnya, karena hal ini juga yang dapat memberikan pelajaran bagaimana iklim demokrasi di tingkat loka, agar warga bisa juga membuat aturan main maupun mekanisme pemilihan ketua DPK. Akan tetapi, seandainya pengurus Radio Komunitas atau yang biasa disebut BPPK (Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas), maka aturan mainnya kita serahkan kepada mereka, karena dikhawatirkan seandainya kita intervensi kepada mereka akan mengganggu atau melanggar AD/ART Rakom tersebut.
Anggota JRKI hampir bisa dipastikan mereka mempunyai DPK, karena seandainya mereka membaca usulan RPP versi Lembaga Penyiara Komunitas hasil Diseminasi RPP Penyiaran yang lalu, DPK ini masuk dalam salah satu pasal dari rancangan PP Penyiaran ini.
Penulis Gani Rachman Ketua JRK Jawa Barat